Sunnah taqririyah adalah bagian penting dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang sering kali kurang dipahami dibandingkan sunnah qauliyah dan fi’liyah. Secara bahasa, taqririyah berasal dari kata qarrara yang berarti menetapkan atau membiarkan.
Dalam istilah ilmu hadis, sunnah taqririyah merujuk pada sikap Nabi SAW yang mendiamkan, membiarkan, atau tidak menolak suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan para sahabat di hadapan beliau atau sampai kepada beliau.
Diamnya Nabi SAW terhadap hal tersebut bukan berarti beliau meremehkan, melainkan menjadi bentuk pengakuan dan legalisasi tidak langsung terhadap praktik tersebut.
Pemahaman yang benar tentang sunnah taqririyah sangat penting bagi umat Islam, karena banyak persoalan fikih dan muamalah kontemporer yang akar hukumnya dapat ditelusuri melalui mekanisme taqrir ini. Doa sunnah jadi bagian yang menentukan.
Secara lengkap pengertian, kedudukan, syarat, contoh, serta relevansi sunnah taqririyah dalam kehidupan muslim modern.
Pengertian dan Hakikat Sunnah Taqririyah dalam Ilmu Hadis
Berikut pembahasan mendalam dan aspek penting seputar Pengertian dan Hakikat Sunnah Taqririyah dalam Ilmu Hadis: Pola ini juga terlihat pada sunnah muakkad.
Definisi Terminologis dan Posisi dalam Klasifikasi Sunnah
Sunnah taqririyah secara etimologis berasal dari kata taqrir yang berarti penetapan, pengakuan, atau pembiaran terhadap sesuatu agar tetap dalam keadaannya.

Dalam terminologi ilmu hadis, sunnah taqririyah didefinisikan sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak menolak, atau tidak menegur perbuatan seorang sahabat yang beliau saksikan atau yang beliau ketahui, padahal beliau memiliki otoritas penuh untuk mengoreksi bila perbuatan itu menyalahi syariat.
Diamnya Nabi dalam konteks ini bukan berarti kelalaian atau ketidakpedulian, melainkan isyarat persetujuan yang bersifat legal. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa taqrir Nabi berfungsi sebagai legitimasi, sebab mustahil bagi seorang nabi yang bertugas menyampaikan kebenaran membiarkan kemungkaran tampak di hadapannya tanpa teguran.
Dalam peta klasifikasi sunnah, sunnah taqririyah menempati posisi sejajar dengan sunnah qauliyah (perkataan) dan sunnah fi’liyah (perbuatan), namun memiliki karakter khas: ia tidak berwujud ucapan yang bisa dikutip langsung, juga bukan praktik yang dinisbatkan kepada Nabi secara personal.
Ia adalah “tindakan pasif” yang bermakna aktif secara hukum. Karena itu, sebagian muhaddisin memasukkannya dalam kategori sunnah yang paling halus, sebab pemahamannya menuntut kemampuan membaca konteks diamnya Nabi.
Seorang peneliti hadis tidak cukup hanya mencatat bahwa Nabi “tidak berkata apa-apa”; ia harus memastikan apakah diam itu terjadi pada situasi yang menuntut koreksi atau tidak, serta apakah perbuatan yang dibiarkan memang diketahui Nabi secara pasti.
Hakikat sunnah taqririyah terletak pada tiga unsur yang harus terpenuhi secara bersamaan: adanya perbuatan atau ucapan dari sahabat, adanya pengetahuan Nabi terhadap perbuatan itu (baik melalui penyaksian langsung maupun melalui laporan yang sampai kepada beliau), dan tidak adanya teguran atau penolakan dari Nabi.
Bila salah satu unsur tidak terpenuhi—misalnya perbuatan terjadi tanpa sepengetahuan Nabi—maka pembiaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai taqrir nabi. Dari sinilah para ulama menetapkan bahwa sunnah taqririyah bertumpu pada argumentasi sunnah, bukan sekadar pada asumsi diam.
Sebagian kritikus hadis klasik menyebutnya sebagai iqrar, untuk menegaskan bahwa inti maknanya adalah “penetapan” dan “pengesahan” atas apa yang dilakukan sahabat.
Dalil Kehujjahan dan Argumentasi Ulama Atas Keabsahannya
Kehujjahan sunnah taqririyah bersandar pada sejumlah dalil naqli maupun aqli. Dalil utama yang sering dikutip adalah firman Allah yang menyatakan bahwa Rasul diutus sebagai saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan, sehingga diamnya beliau ketika menyaksikan sesuatu yang salah tidak mungkin dibiarkan tanpa konsekuensi.
Para ulama juga merujuk pada ayat yang menegaskan bahwa Nabi tidak berbicara menurut hawa nafsu, yang oleh sebagian mufasir diperluas maknanya mencakup tindakan diamnya.
Dari sisi hadis, terdapat banyak riwayat yang menceritakan bahwa sahabat melakukan suatu perbuatan di hadapan Nabi, lalu Nabi hanya tersenyum, mengangguk, atau tidak berkomentar, dan para sahabat memahami hal itu sebagai izin.
Imam Syafi’i dalam ar-Risalah menempatkan taqrir Nabi sebagai bagian dari sunnah yang wajib diikuti, dengan argumen bahwa sikap diam nabi dalam posisi kepemimpinan umat setara dengan persetujuan.
Ulama usul fikih berbeda dalam merumuskan status hukum taqrir. Jumhur ulama—dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah—berpendapat bahwa taqrir Nabi menetapkan hukum boleh (jawaz) atau tetapnya apa yang dilakukan pada status asalnya, selama tidak ada dalil lain yang menolak.
Mereka tidak secara mutlak menyimpulkan bahwa setiap pembiaran berarti perintah wajib. Adapun sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian mutakallimin memberi catatan lebih ketat: bila perbuatan yang dibiarkan itu merupakan ibadah, maka taqrir menunjukkan legalitas, sementara bila perkara muamalah, taqrir menunjukkan ibahah (kebolehan).
Perbedaan ini berangkat dari asumsi tentang apakah diam Nabi bersifat af’al (tindakan) yang bermakna atau sekadar tidak adanya tindakan.
Argumentasi lain yang menguatkan kehujjahan sunnah taqririyah adalah praktik para sahabat yang secara konsisten menjadikan diamnya Nabi sebagai rujukan. Ketika seorang sahabat bertanya tentang sesuatu lalu Nabi diam, sebagian sahabat menganggap pertanyaan itu terjawab dengan pengakuan.
Ironisnya, justru dari sinilah lahir kehati-hatian ulama: sebab diam bisa bermakna banyak hal, mulai dari persetujuan, menunggu wahyu, hingga tidak mendengar. Karena itu syarat mutlak kehujjahan taqrir adalah kepastian bahwa Nabi mengetahui perbuatan tersebut dan mampu menegur jika memang salah.
Tanpa dua syarat ini, taqrir tidak dapat dijadikan dalil. Ini menjadi pagar metodologis agar sunnah taqririyah tidak diperluas melampaui batasnya.
Dari sisi praktis, memahami dalil kehujjahan taqrir menuntut peneliti untuk membaca konteks hadis secara utuh, termasuk asbab al-wurud dan posisi periwayat.
Tips bagi pembelajar ilmu hadis: sebelum menyimpulkan suatu taqrir, periksa terlebih dahulu apakah ada riwayat lain yang menunjukkan teguran atau koreksi dari Nabi pada peristiwa serupa. Apabila ditemukan koreksi pada kasus yang mirip, maka pembiaran pada kasus pertama tidak bisa digeneralisasi menjadi hukum umum.
Inilah yang membedakan peneliti hadis yang teliti dari pembaca teks yang terburu-buru menyimpulkan.
Perbedaan Sunnah Taqririyah dengan Sunnah Qauliyah dan Fi’liyah
Memahami hakikat sunnah taqririyah menjadi lebih jernih bila dibandingkan dengan dua jenis sunnah lainnya. Sunnah qauliyah adalah perkataan Nabi yang dapat dikutip secara literal dan menjadi sumber dalil langsung, sedangkan sunnah fi’liyah adalah perbuatan Nabi yang dinisbatkan kepada beliau secara personal dan menjadi teladan praktik.
Adapun sunnah taqririyah bersumber dari perbuatan orang lain—umumnya sahabat—yang mendapat legitimasi melalui diamnya Nabi. Konsekuensinya, kekuatan dalalah sunnah taqririyah lebih rendah dari qauliyah dalam hal kepastian redaksi, namun lebih tinggi dari sekadar tradisi masyarakat karena telah melalui proses “pengesahan” nabawi.
Perbedaan lain tampak pada cara periwayatannya. Sunnah qauliyah biasanya diriwayatkan dengan formula Rasulullah bersabda”, sunnah fi’liyah dengan Rasulullah melakukan”, sedangkan taqririyah sering diriwayatkan dengan formula “kami melakukan demikian di hadapan Nabi dan beliau tidak mengingkari”.
Formula terakhir ini mengandung lapisan makna: ia bukan hanya laporan peristiwa, melainkan juga klaim bahwa Nabi mengetahui dan menyetujui. Karena itu, para kritikus hadis memberi perhatian khusus pada redaksi semacam ini, sebab perbedaan redaksi dapat mempengaruhi kekuatan taqrir.
Sebuah riwayat yang menyebut “beliau tidak mengingkari” lebih kuat daripada riwayat yang hanya menyebut “beliau tidak berkata apa-apa”, karena redaksi pertama menunjukkan adanya perhatian aktif dari Nabi.
Dalam praktik pengkajian, penting membedakan taqrir yang sah dari pembiaran yang tidak bermakna. Contoh konkret: seorang sahabat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat wajib di hadapan Nabi, dan Nabi tidak menegurnya.
Diam ini dipahami sebagai pengakuan atas kebolehan shalat sunnah tersebut. Sebaliknya, bila ada perbuatan yang terjadi di masa awal Islam dan belum ada ketentuan hukumnya, lalu Nabi diam karena menunggu wahyu, maka diam tersebut tidak otomatis menjadi taqrir.
Kemampuan membedakan dua situasi ini merupakan kunci utama dalam mengkaji sunnah taqririyah secara benar dan proporsional.
Kedudukan Sunnah Taqririyah sebagai Sumber Hukum dan Syarat Keabsahannya
Berikut pembahasan mendalam dan aspek penting seputar Kedudukan Sunnah Taqririyah sebagai Sumber Hukum dan Syarat Keabsahannya:
Posisi Sunnah Taqririyah dalam Hierarki Sumber Hukum Islam
Dalam konstruksi hukum Islam, sunnah taqririyah menempati posisi yang unik namun sangat strategis. Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa sunnah—termasuk di dalamnya taqririyah—merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an.
Namun, kekhasan sunnah taqririyah terletak pada mekanisme penetapannya: ia tidak berbentuk perintah atau larangan eksplisit, melainkan persetujuan diam (iqrar) Nabi terhadap ucapan atau perbuatan yang terjadi di hadapannya atau sampai kepada beliau.
Diamnya Nabi di sini bukanlah diam yang hampa makna, melainkan diam yang sarat nilai legal karena beliau adalah ma’shum, terjaga dari membiarkan kemungkaran.
Secara teknis, mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menempatkan sunnah taqririyah sejajar dengan sunnah qauliyah dan fi’liyah dalam hal kehujjahan. Artinya, ketika sebuah perbuatan sahabat ditaqrir oleh Nabi, perbuatan itu naik statusnya menjadi sunnah yang wajib diikuti.
Imam Syafi’i dalam ar-Risalah menegaskan bahwa taqrir Nabi terhadap sesuatu menunjukkan keabsahan (jawaz) atau bahkan keutamaan (istihbab), tergantung konteksnya. Perbedaan muncul pada derajat kekuatan hukumnya: sebagian ulama menilainya sebagai hujjah qath’iyah apabila konteksnya jelas, dan zhanniyah apabila terdapat indikasi lain di sekitar peristiwa tersebut.
Yang kedudukan ini tidak otomatis menjadikan setiap diamnya Nabi sebagai tasyri’. Ada kalanya Nabi diam karena memang tidak ada masalah, ada kalanya karena wahyu belum turun, dan ada kalanya karena kondisi tertentu yang bersifat teknis.
Karena itu, para ahli hadis dan ushul fiqih menetapkan syarat-syarat ketat agar sebuah taqrir dapat dijadikan dalil. Tanpa memahami syarat ini, seseorang mudah terjebak menggeneralisasi taqrir pada perkara yang sebenarnya bersifat lokal, temporal, atau bahkan hanya kebetulan historis.
Inilah mengapa kajian sunnah taqririyah menuntut pendekatan gabungan antara ilmu hadis riwayah, dirayah, dan ushul fiqih secara simultan.
Syarat Keabsahan Taqrir sebagai Dalil Hukum
Syarat pertama dan paling fundamental adalah kepastian bahwa Nabi benar-benar mengetahui peristiwa tersebut. Taqrir hanya sah apabila terdapat bukti bahwa perbuatan atau ucapan itu sampai kepada pengetahuan Nabi, baik karena terjadi di hadapannya, dilaporkan oleh sahabat, atau diketahui melalui jalur yang dapat dipercaya.
Jika tidak ada bukti pengetahuan, maka diamnya Nabi tidak dapat dikategorikan sebagai taqrir, melainkan sekadar ketidaktahuan yang tidak mengandung nilai hukum. Oleh sebab itu, para peneliti hadis selalu menelusuri konteks periwayatan untuk memastikan adanya indikasi penyampaian (balagh) kepada Nabi.
Syarat kedua adalah tidak adanya indikasi pembatalan (nafy atau inkâr). Apabila dalam riwayat lain ditemukan bahwa Nabi menolak, menegur, atau mengoreksi perbuatan serupa, maka taqrir tersebut gugur atau harus ditafsirkan ulang.
Contoh klasiknya adalah periwayatan tentang beberapa bentuk jual beli yang tampak dibiarkan, namun ternyata terdapat hadis lain yang secara tegas melarangnya. Di sinilah pentingnya metode jam’ wa taufiq (kompromi antar-dalil) sebelum menetapkan hukum.
Seorang peneliti tidak boleh berhenti pada satu riwayat taqrir tanpa memeriksa seluruh korpus hadis yang relevan.
Syarat ketiga berkaitan dengan konteks (qarinah). Taqrir yang terjadi dalam suasana khusus—misalnya ketika Nabi sedang safar, sakit, atau dalam kondisi genting—perlu dibaca dengan mempertimbangkan keadaan tersebut.
Para ulama membedakan antara taqrir yang bersifat tasyri’ (menetapkan syariat) dan taqrir yang bersifat jawaz (kebolehan biasa). Indikasi seperti pengulangan perbuatan, penekanan dalam majelis, atau persetujuan verbal di samping diam sangat menentukan bobot hukumnya.
Sebagai tips praktis, ketika menemukan riwayat taqrir, catat dulu siapa perawinya, bagaimana redaksinya, apakah ada riwayat penguat, dan apa konteks peristiwanya, sebelum menyimpulkan status hukum.
Implikasi Hukum dan Batasan Penggunaan dalam Fatwa Kontemporer
Dalam praktik fatwa modern, sunnah taqririyah sering dijadikan landasan untuk melegitimasi praktik yang tidak memiliki dalil qauliyah eksplisit, seperti beberapa bentuk muamalah, adat, atau prosedur sosial yang berkembang di masyarakat.
Lembaga fatwa di berbagai negara Muslim menggunakan taqrir sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan hukum perkara baru, dengan syarat praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang qath’i.
Misalnya, taqrir Nabi terhadap cara sahabat menghitung atau menakar dalam transaksi menjadi rujukan bagi keabsahan metode pengukuran modern yang berbeda bentuk namun sama maqashid.
Namun, penggunaan taqrir dalam fatwa kontemporer memiliki batasan tegas. Pertama, taqrir tidak boleh dijadikan dalil untuk perkara ibadah mahdhah yang bersifat tauqifiyah, karena ibadah murni hanya ditetapkan melalui dalil langsung.
Kedua, taqrir yang berkaitan dengan ‘urf lokal tidak dapat digeneralisasi ke seluruh zaman dan tempat tanpa mempertimbangkan perubahan konteks. Ketiga, taqrir harus dipastikan validitas sanadnya; riwayat yang lemah tidak dapat menjadi landasan hukum, apalagi jika menyangkut perkara sensitif seperti akad atau hudud.
Para mufti dituntut melakukan verifikasi berlapis: takhrij hadis, analisis matan, dan perbandingan dengan kaidah ushul.
Sebagai langkah praktis bagi penuntut ilmu, biasakan membedakan tiga level taqrir: taqrir yang disertai pujian atau penguatan (ini paling kuat), taqrir yang disertai diam tanpa komentar (kekuatan menengah), dan taqrir yang disertai indikasi ketidaksukaan namun tidak ditegur (paling lemah dan perlu kehati-hatian).
Dengan peta level ini, seseorang dapat menimbang bobot dalil secara proporsional dan tidak overclaim dalam berfatwa. Kesadaran akan gradasi ini merupakan kunci agar sunnah taqririyah tetap berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis tanpa melampaui batas keabsahannya.
Contoh-Contoh Sunnah Taqririyah dalam Hadis Nabi dan Praktik Sahabat
Berikut pembahasan mendalam dan aspek penting seputar Contoh-Contoh Sunnah Taqririyah dalam Hadis Nabi dan Praktik Sahabat:
Teguran Nabi Terhadap Perilaku Sahabat sebagai Bentuk Taqrir
Pemahaman terhadap sunnah taqririyah tidak lengkap tanpa menelusuri bagaimana Nabi Muhammad ﷺ merespons perilaku para sahabat di hadapannya. Dalam banyak riwayat, ketika seorang sahabat melakukan sesuatu yang tidak beliau perintahkan secara eksplisit, sikap diam atau persetujuan beliau menjadi penanda keabsahan amal tersebut.
Salah satu contoh yang paling sering dikutip para ulama hadis adalah persetujuan Nabi terhadap cara seorang sahabat membaca doa iftitah dengan redaksi yang berbeda dari redaksi umum.
Sahabat itu membuka salatnya dengan pujian yang panjang, dan Nabi tidak melarangnya, bahkan berkomentar bahwa doa tersebut dibuka dengan kalimat yang mengandung keberkahan. Diamnya Nabi di sini bukan kelalaian, melainkan pengakuan tidak langsung bahwa variasi redaksi dalam doa tetap sah selama tidak menyalahi prinsip tauhid.
Contoh lain yang sangat instruktif adalah ketika seorang sahabat berwudu hanya dengan mengusap kedua khuf (sepatu kulit) setelah sebelumnya memakai keduanya dalam keadaan bersih. Nabi tidak menegur, melainkan membiarkan praktik itu berlangsung dan kemudian menjelaskan batas waktunya.
Para ulama usul fikih mencatat bahwa sikap taqrir Nabi dalam kasus ini menghasilkan hukum kebolehan mengusap khuf, yang kemudian menjadi dasar bagi mazhab-mazhab fikih dalam membahas rukhsah wudu.
Di sinilah nilai strategis sunnah taqririyah: ia menetapkan legalitas praktik yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, namun diakui melalui persetujuan implisit Nabi.
Yang perlu dicermati secara teknis adalah bahwa taqrir tidak selalu berupa diam total. Kadang Nabi memberikan komentar singkat yang bersifat menguatkan, kadang beliau tersenyum, dan kadang beliau membiarkan perbuatan itu berlanjut tanpa intervensi.
Para ahli hadis membedakan antara taqrir yang sharih (jelas, misalnya dengan ucapan “af’aluka haqqun” atau sejenisnya) dan taqrir yang hukmi (implisit, berupa diam yang tidak mungkin mengandung keraguan).
Dalam praktik penelitian hadis, seorang peneliti harus memastikan bahwa diam Nabi benar-benar terjadi dalam konteks perilaku yang diketahui beliau, bukan karena ketidaktahuan atau karena perbuatan itu terjadi di luar pengawasan beliau.
Kaidah ini penting agar tidak terjadi overgeneralisasi dalam menyimpulkan hukum dari setiap riwayat yang menyebutkan Nabi tidak menegur”.
Praktik Sahabat yang Dibiarkan Nabi dan Implikasi Hukumnya
Selain perilaku individu, sunnah taqririyah juga tampak dalam persetujuan Nabi terhadap praktik kolektif sahabat yang berlangsung di hadapan beliau. Salah satu contoh klasik adalah praktik salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebagian sahabat di masjid setelah salat fardu.
Nabi membiarkan mereka melakukannya dan bahkan suatu kali menyebut keutamaan salat di rumah, tanpa melarang salat di masjid. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa salat sunnah rawatib boleh dikerjakan di masjid maupun di rumah, meskipun yang lebih utama di rumah.
Praktik sahabat yang dibiarkan ini menjadi dalil taqririyah yang memperluas cakupan kebolehan ibadah, bukan sekadar menetapkan satu bentuk tunggal.
Contoh lain yang banyak dibahas dalam kitab-kitab usul adalah kebiasaan sebagian sahabat berdagang dengan sistem salam (pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian).
Ketika Nabi datang ke Madinah dan mendapati penduduk melakukan transaksi salam tanpa spesifikasi yang jelas, beliau tidak melarang transaksi itu secara mutlak, melainkan menetapkan syarat-syarat kejelasan takaran, timbangan, dan waktu penyerahan.
Sikap ini menunjukkan bahwa taqrir Nabi bersifat korektif dan konstruktif: praktik yang sudah berjalan tidak dihapus, tetapi diatur agar sesuai prinsip keadilan dan kepastian. Para fuqaha kemudian menjadikan hadis ini sebagai landasan akad salam dalam fikih muamalah, yang hingga kini dipakai dalam transaksi keuangan syariah.
Dalam ranah sosial, terdapat riwayat tentang seorang sahabat yang menikah tanpa mahar yang besar dan hanya dengan hafalan Al-Qur’an sebagai mahar. Nabi tidak menolak pernikahan tersebut, bahkan menyetujuinya.
Persetujuan ini menjadi taqrir bahwa mahar tidak harus berupa harta bernilai tinggi, selama ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak. Analisis para ulama menunjukkan bahwa taqrir dalam kasus ini berfungsi sebagai penetapan syarat minimal yang sah, sekaligus membuka ruang bagi variasi bentuk mahar sesuai konteks sosial.
Ini membuktikan bahwa sunnah taqririyah tidak kaku, melainkan adaptif terhadap realitas masyarakat selama tidak melanggar prinsip syariat.
Metode Menyimpulkan Hukum dari Riwayat Taqrir: Langkah Praktis
Bagi peneliti hadis atau santri yang mendalami usul fikih, menyimpulkan hukum dari topik ini memerlukan prosedur yang ketat. Langkah pertama adalah memastikan otentisitas riwayat melalui kajian sanad dan matan.
Riwayat taqrir harus jelas menunjukkan bahwa perbuatan terjadi di hadapan Nabi atau dalam periode kenabian, dan bahwa beliau mengetahui perbuatan tersebut. Langkah kedua adalah memastikan tidak ada larangan lain yang lebih kuat yang dapat menasakh atau mentakhsis riwayat tersebut.
Tanpa duaSunnah Taqririyah, hukum bisa keliru karena mengangkat perilaku biasa menjadi sunnah yang mengikat.
Langkah ketiga adalah mengidentifikasi jenis perbuatan: apakah termasuk ibadah mahdhah, muamalah, atau adat. Perbuatan ibadah yang ditaqrir memiliki konsekuensi hukum yang lebih kuat karena menyangkut hubungan langsung dengan Allah, sedangkan perbuatan adat yang ditaqrir lebih bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai zaman.
Para ulama seperti al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menekankan pentingnya membedakan antara taqrir yang menjadi bagian dari tasyri’ (penetapan syariat) dan taqrir yang hanya bersifat iqrar ‘adi (pembiaran kebiasaan). Kejelian ini menghindarkan umat dari sikap berlebihan dalam menganggap setiap kebiasaan sahabat sebagai hukum yang wajib diikuti.
Sebagai tips praktis, ketika menemukan riwayat yang tampak mengandung taqrir, catat konteksnya secara lengkap: siapa pelakunya, kapan terjadi, apa respons Nabi, dan bagaimana perawi meriwayatkannya. Bandingkan dengan riwayat lain dalam kitab hadis yang sama maupun berbeda untuk melihat pola konsistensi.
Jika memungkinkan, rujuk penjelasan syarah hadis seperti Fath al-Bari atau Syarh al-Nawawi agar tidak salah menempatkan riwayat dalam kerangka hukum. Dengan disiplin metodologis ini, sunnah taqririyah dapat difungsikan secara proporsional sebagai sumber hukum yang valid, bukan sekadar klaim tanpa dasar.
Relevansi Sunnah Taqririyah dalam Menyikapi Persoalan Umat Kontemporer
Berikut pembahasan mendalam dan aspek penting seputar Relevansi Sunnah Taqririyah dalam Menyikapi Persoalan Umat Kontemporer:
Menimbang Hal Baru yang Tidak Ditegur Nabi sebagai Landasan Fikih Kontemporer
Metodologi sunnah taqririyah memberi sumbangan besar bagi cara umat Islam merespons persoalan yang tidak pernah ada pada masa kenabian. Prinsip dasarnya sederhana namun berdaya jangkau luas: ketika Nabi saw.
Menyaksikan atau mengetahui suatu praktik lalu beliau tidak mengingkarinya, ketiadaan teguran itu diposisikan sebagai pengakuan tidak langsung.
Dalam ranah fikih kontemporer, logika ini dipakai untuk membuka ruang bagi kebiasaan sosial, inovasi teknologi, dan tata kelola modern yang secara materiil tidak memiliki nash khusus, selama tidak melanggar prinsip pokok syariat.
Para ulama usul fikih menyebut mekanisme ini sebagai bagian dari al-‘urf yang diperkuat oleh iqrar nabawi, sehingga sebuah praktik baru tidak otomatis dihukumi bid’ah hanya karena belum dikenal pada abad pertama hijriah.
Relevansi praktisnya terlihat pada persoalan yang terus berkembang, misalnya penggunaan aplikasi pembayaran digital, transaksi melalui platform daring, atau sistem akad elektronik.
Sunnah taqririyah mengajarkan bahwa yang menjadi titik berat bukanlah bentuk fisik alat atau media, melainkan substansi akad dan bebasnya dari unsur gharar, riba, serta kezaliman.
Jika Nabi tidak menolak variasi bentuk muamalah yang berlaku di masyarakat selama nilai keadilan terjaga, maka umat hari ini pun dapat mengadopsi format baru dengan tetap merujuk pada rambu-rambu syariat.
Inilah yang menjadikan sunnah taqririyah lentur namun tidak lepas kendali, karena keabsahannya selalu bergantung pada tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip yang telah mapan.
Sebagai tips praktis, ketika dihadapkan pada satu praktik baru, langkah pertama adalah memeriksa apakah ada nash yang melarangnya secara eksplisit. Bila tidak ditemukan, telusuri apakah ada dalil umum yang menaunginya dan pastikan tidak ada unsur merusak di dalamnya.
Setelah itu, konsultasikan kepada otoritas keilmuan yang berkompeten agar penetapan sikap tidak menjadi liar. Pendekatan berlapis ini menjaga agar semangat keterbukaan dari sunnah taqririyah tetap berjalan seiring dengan kehati-hatian dalam beragama.
Etika Sosial dan Budaya Lokal dalam Sorotan Iqrar Nabi
Persoalan kontemporer tidak melulu soal teknologi dan ekonomi; banyak pula berkaitan dengan adat, tradisi, dan etika pergaulan. Di sinilah sunnah taqririyah menawarkan kerangka yang menenangkan.
Nabi saw. Dalam sejumlah riwayat membiarkan kebiasaan masyarakat Arab yang tidak bertentangan dengan tauhid dan akhlak, misalnya cara berpakaian, pola jual beli tertentu, atau tradisi walimah.
Pembiaran tersebut bukan berarti persetujuan tanpa syarat, melainkan isyarat bahwa budaya lokal memiliki ruang selama tidak membawa kemafsadatan.
Bagi masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi, prinsip ini menjadi pegangan penting agar agama tidak diposisikan sebagai musuh kearifan lokal, sekaligus agar tradisi tidak dibiarkan tumbuh melewati batas syariat.
Contoh konkretnya dapat ditemukan pada tradisi selamatan, gotong royong, atau adat pernikahan daerah yang memiliki nilai kebersamaan. Sepanjang tidak mengandung unsur syirik, pemborosan yang ekstrem, atau pencampuran halal-haram, tradisi semacam itu dapat diletakkan dalam bingkai iqrar nabawi sebagai sesuatu yang dibiarkan.
Namun analisis teknis perlu dilakukan secara jujur: sunnah taqririyah tidak boleh dijadikan alat pembenaran serampangan. Sebuah kebiasaan baru tetap harus diuji dengan kaidah “tidak ada larangan khusus” dan “tidak mengandung kemungkaran”.
Bila dua syarat ini terpenuhi, keterbukaan menjadi sikap yang lebih sejalan dengan semangat Nabi dibandingkan penolakan yang kaku.
Dalam praktik dakwah, pendekatan ini membantu dai dan tokoh masyarakat menghindari gesekan yang tidak perlu. Alih-alih menghukumi tradisi lokal sebagai sesat sejak awal, mereka dapat memilah mana yang perlu diperbaiki dan mana yang layak dilestarikan.
Sikap selektif dan santun seperti inilah yang menjadikan sunnah taqririyah bukan sekadar teori dalam kitab usul, melainkan metodologi hidup yang membumi dan solutif.
Menghindari Penyalahgunaan Sunnah Taqririyah dalam Isu Hukum Modern
Di sisi lain, keluasan sunnah taqririyah menyimpan risiko penyalahgunaan. Sebagian pihak kerap melompat terlalu cepat: karena Nabi tidak menegur suatu hal, maka hal itu dianggap sah sepenuhnya, tanpa mempertimbangkan konteks turunnya, sebab-sebab pembiaran, dan apakah diamnya Nabi bersifat sengaja atau sekadar belum ada kesempatan menegur.
Analisis yang cermat menuntut penelusuran sanad, pemahaman terhadap latar belakang hadis, serta pembedaan antara iqrar yang tegas dengan sikap yang ambigu. Tanpa kehati-hatian ini, sunnah taqririyah bisa berubah menjadi kendaraan bagi pembenaran kepentingan, mulai dari model bisnis abu-abu hingga praktik sosial yang sebenarnya merugikan.
Kaidah yang perlu dipegang adalah bahwa diamnya Nabi tidak menciptakan hukum baru dari ketiadaan, melainkan mengafirmasi sesuatu yang sudah ada dan sah menurut prinsip umum.
Karena itu, dalam isu hukum modern seperti perlindungan data pribadi, kontrak kerja jarak jauh, atau kesepakatan bisnis lintas negara, penetapan hukum tidak boleh hanya bersandar pada Nabi tidak menolaknya”, tetapi juga pada pertimbangan maslahat dan mafsadat yang kontekstual.
Para pakar fikih kontemporer umumnya menggabungkan sunnah taqririyah dengan kaidah sadd al-dzari’ah dan mashlahah mursalah agar hasil ijtihad tetap kokoh dari sisi dalil maupun dari sisi realitas.
Tips praktis bagi penuntut ilmu adalah memetakan setiap dugaan iqrar ke dalam tiga pertanyaan: apakah Nabi benar-benar mengetahui praktik tersebut, apakah beliau memiliki kesempatan menegur, dan apakah pembiaran itu bersifat umum atau bersyarat.
Jawaban atas ketiga pertanyaan ini akan memisahkan penggunaan sunnah taqririyah yang metodologis dari yang sembarangan. Dengan disiplin seperti ini, warisan kenabian tetap menjadi panduan yang aman dan relevan di tengah derasnya persoalan umat masa kini.
Untuk informasi rujukan lebih komprehensif, Anda juga dapat membaca referensi standar terpercaya seputar topik ini.
- Pengertian dan Hakikat Sunnah Taqririyah dalam Ilmu Hadis
- Kedudukan Sunnah Taqririyah sebagai Sumber Hukum dan Syarat Keabsahannya
- Dalam konstruksi hukum Islam, sunnah taqririyah menempati posisi yang unik namun sangat strategis.
- Contoh-Contoh Sunnah Taqririyah dalam Hadis Nabi dan Praktik Sahabat
- Pemahaman terhadap sunnah taqririyah tidak lengkap tanpa menelusuri bagaimana Nabi Muhammad ﷺ merespons perilaku para sahabat di hadapannya.
- Relevansi Sunnah Taqririyah dalam Menyikapi Persoalan Umat Kontemporer
- Metodologi sunnah taqririyah memberi sumbangan besar bagi cara umat Islam merespons persoalan yang tidak pernah ada pada masa kenabian.
Simak juga kumpulan artikel dan tips lainnya di arsip artikel terkait kami.